PT. FREEPORT INDONESIA UMATAKAN EMAS, MANUSIA TIDAK

Freeport Indonesia ada apa?

Ada apa dengan Freeport Indonesia?, saat-saat ini sangat menghebokan Dunia, melalui Jaringan Sosial, media Online (dunia Maya), Media Elektotrik, Media Cetak,   Karena persoalan Hambruknya Trowongan  dibawah Tanah (underground mining) Tembagapura Timika Papua beberapa waktu lalu. Menurut tabloidjubi.com,  sehingga memakan korban mencapai 70-an lebih orang jiwa, Ada yang meninggal dan ada yang luka-luka. Karyawan  Buruh dilapangan serta Pihak Manajamen PT. FI, kaget ketika terjadi Musibah ini.

Tanggapan  PT.FI dan  Presiden Indonesia  

Tanggapan Direktur PT.FI dan  Presiden Indonesia Seperti di lansir Sementara Rozik B Soethibto, Presiden Direktur PT. FI, mengatakan akan melakukan penyelidikan menyeluruh pasca penyelamatan dengan melibatkan tenaga ahli Internasional dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta akan memastikan kejadian ini tidak terulang. Demikian pula SBY dalam pesan twitternya. Namun tak satupun dari mereka yang mengingatkan kita pada nasib penyelidikan 7 tahun sebelumnya, yang berujung tidak jelas. Tentu kita kerap mengerti bahwa dalam setiap tragedi yang menewaskan orang-orang tidak bersalah seperti ini, dimana para pemangku kepentingan dan pertanggungjawaban menjadi sorotan publik, janji-janji penyelidikan akan diumbar, dan ketika sorotan itu meredum dan menghilang, janji tinggallah janji tak bertuan.

Sekarang berbondong-bondong pejabat datang menyetor muka dan belasungkawa ke lokasi kejadian. Setelah CEO dan Presiden perusahaan induk Freeport McMoran dan Gold Inc Richard Adkerson datang ke Timika 18 Mei lalu, Tim Pemantau Otonomi Khusus Papua dan Aceh didampingi Wakil ketua DPR dan tim DPR lainnya juga tak ketinggalan berencana mengunjungi. Terakhir dikabarkan Menteri ESDM, Jero Wacik, dan Menteri Tenaga Kerja, Muhaimin Iskandar, ditolak kedatangannya oleh PT. FI dengan alasan proses evakuasi yang masih berlangsung. Walau SBY menyatakan akan tetap mengirimkan kedua menteri tersebut, namun tetap saja permintaan Freeport tersebut diindahkan pemerintah untuk tak segera mendatangani lokasi kejadian tersebut. Memang kuasa Freeport sudah seperti negara di dalam negara, apalagi jika kita usut sejarahnya sumber  (Baca:www.majalahselangkah.com).

 Sorotan Serikat Buruh Akan Gugat Freeport

"Sejak 1995, pemerintah belum juga meratifikasi konvensi tersebut. Mungkin ada lobi-lobi di baliknya," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, dilansir Tempo.com  Senin 20 Mei 2013. Konvensi yang dimaksud Said adalah Konvensi ILO Nomor 176 tentang Keselamatan Kerja. Jika mengikuti Konvensi nomor 176, kata Said, PT.Freeport harus membangun minimal dua jalur evakuasi alternatif. "Biayanya memang sangat mahal, bisa mencapai triliunan rupiah," ujar Said. Tapi, menurutnya, sebagai perusahaan transnasional dengan saham premium yang menjadi incaran banyak orang, investasi untuk itu tak akan terasa.  

Pada 14 Mei 2013, terowongan fasilitas pelatihan tambang bawah tanah Freeport runtuh. Akibatnya, diperkirakan setidaknya 70-an pekerja terjebak dalam reruntuhan terowongan yang terletak  Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua. Saat ini, tercatat 14 orang tewas, 10 orang luka-luka, dan puluhan orang lainnya belum ditemukan akibat  Buntut longsor ini, Industrial Global Union Indonesia Council, kumpulan organisasi pekerja tambang, mineral, energi, kimia, gas, dan lainnya di Indonesia, akan melaporkan direksi Freeport ke polisi. Para terlapor dalam kasus ini adalah Presiden Direktur Freeport, Direktur Operasional, serta Direktur Sumber Daya Manusia PT Freeport Indonesia.

 Sorotan  Petisi   Hentikan   PT. FI

Tambang bawah tanah adalah salah satu pekerjaan paling beresiko di dunia. Hal ini di muat (baca: http://www.change.org). Kita tidak bisa biarkan manusia/buruh tambang terus mati demi emas-tembaga. Hentikan tambang bawah tanah Freeport di Papua. Azas kehati-hatian dalam UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang nyatakan bahwa bahwa "Ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup." juga harus diterapkan pada keselamatan manusia, sebagai bagian dari lingkungan hidup. Hentikan penambangan bawah tanah sampai bisa gunakan teknologi robotik sepenuhnya, yang tak bahayakan manusia dan lingkungan.

Kepentingan Militer Dalam PT.FI  

Militerpun bermain  Kepentingan, opini yang Menarik terkait ini (Baca: http://pogauokto.blogspot.com). Bisa dibenarkan, bagaimana kehadiran PT FI justru menambah siklus konflik baru di tanah Amungsa. Semua bermula dari kepentingan negara dan aparat militer Indonesia . Aparat militer Indonesia dibayar mahal tiap tahunnya untuk menjaga asset-aset yang dimiliki PT FI. Menurut laporan koran New York Times di tahun 2005, PT FI mengaku telah membayar sekitar 20 juta dollar AS kepada TNI untuk mengusir warga setempat secara paksa dari wilayah mereka sejak tahun 1998 hingga tahun 2004. Dalam laporan yang sama, PT FI juga mengaku membayar sekitar 10 juta dollar AS kepada para jenderal, kolonel, mayor, dan kapten militer dan polisi. Bahkan dalam satu kasus, pimpinan militer, Letnan Kolonel Togap F. Gultom menerma sekitar 100.000 dollar AS, semua itu sebagai dana keamanan bagi PT FI di tanah Amugsa.

PT FI juga memunyai kedekatan dengan petinggi militer Indonesia—TNI/Polri—yang tentu telah ikut melahirkan banyak pelanggaran HAM di daerah sekitar tambang.  Hal ini pernah dikemukakan oleh Uskup Jayapura, Herman Munninghof dalam buku memoria passionis ketika tentara membunuh dengan menembak membabi buta dan membakar rumah-rumah penduduk di kampuang Wa dan Illaga tahun 1994 dan 1995. Antropolog Australia, Chris Ballard, yang pernah bekerja untuk PT FI dan Abigail Abrash, seorang aktivis HAM dari AS dalam laporan mereka yang berjudul “Human Rights Abuses by Freeport in Indonesia” di tahun 2002 memperkirakan, sebanyak 160 orang telah di bunuh oleh militer sejak tahun 1975-1997 di daerah tambang dan sekitarnya.

Menurut Ballard dan Abigail dalam laporan yang sama, bahwa militer membunuh warga sekitar dengan alasan menggangu operasi perusahan tambang tersebut. Padahal selama ini masyarakat hanya menyatakan aksi protes terkait ketidakadilan yang dilakukan pemerntah Indonesia, termasuk keberadaan PT FI yang tidak memperhatikan hak-hak dasar masyarakat adat setempat. Terakhir kali, di penghujung tahun 2009 , pemimpin besar rakyat Papua, Kelly Kwalik, pembela hak-hak dasar suku Amugme dan Kamoro di tembak mati oleh Densus 88 Antiteror bersama Brimob Polda Papua. Ia di curigai sebagai “separatis” yang mengacaukan keberadaan perusahaan raksasa milik AS. Padahal tak ada bukti yang bisa membenarkan keterlibatan dia dalam segala konflik di areal pertambangan. Ini juga memberikan pertanyaan tersendiri, bagaimana konflik di areal pertambangan PT FI akan berhenti, jika aparat militer yang seharusnya melindungi serta mengayomi masyarakat ikut menciptakan konflik untuk kepentingan institusi mereka. 

Suara Rakyat  Papua dan Mahasiswa Papua

PT Freeport Indonesia (PTFI) warga Papua pemilih hak ulayat tanah, dinilai sebagai salah satu aktor perusak lingkungan dan pembawa masalah di Papua. arena itu. Perusahaan raksasa asing, ini, masyarakat Papua merasa Duri dalam Danging, Mereka mementingkan Emas dari Pada Alam dan Manusianya, makanya Perusahan ini segerah Tutup.

22 Februari 2006, Mahasiswa asal Papua beraksi terhadap penembakan di Timika sehari sebelumnya dengan merusak gedung Plasa 89 diJakarta yang merupakan gedung tempat PT Freeport Indonesia berkantor. Berlanjut demo damai Front PEPERA PB kemudian dihadang dengan barikade mliter di depan kantor FI. 23 Februari 2006, masyarakat Papua Barat yang tergabung dalam Solidaritas Tragedi Freeport menggelar unjuk rasa di depan Istana, menuntuk presiden untuk menutup Freeport Indonesia. Aksi yang sama juga dilakukan oleh sekitar 50 mahasiswa asal Papua di Manado dan berlanjut dengan pemalangan pintu check point Freeport di mile 24 Timika Papua oleh rakyat sipil di Timika. 27 Februari 2006, Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat menduduki kantor PT Freeport Indonesia di Plasa 89, Jakarta. Aksi menentang Freeport juga terjadi di Jayapura dan Manado. 28 Februari 2006, Demonstran di Plasa 89, Jakarta, bentrok dengan polisi. Aksi ini mengakibatkan 8 orang polisi terluka. 1 Maret 2006, demonstrasi selama 3 hari di Plasa 89 berakhir. 8 aktivis LSM yang mendampingi mahasiswa Papua ditangkap dengan tuduhan menyusup ke dalam aksi mahasiswa Papua. Puluhan mahasiswa asal Papua di Makassar berdemonstrasi dan merusak Monumen Pembebasan Irian Barat. 3 Maret 2006, masyarakat Papua di Solo berdemonstrasi menentang Freeport. 7 Maret 2006, demonstrasi di Mile 28, Timika di dekat bandar udara Moses Kilangin mengakibatkan jadwal penerbangan pesawat terganggu.

14 Maret 2006, massa yang membawa anak panah dan tombak menutupcheckpoint 28 di Timika. Massa juga mengamuk di depan Hotel Sheraton. 15 Maret 2006, Polisi membubarkan massa di Mile 28 dan menangkap delapan orang yang dituduh merusak Hotel Sheraton. Dua orang polisi terkena anak panah. 16 Maret 2006, aksi pemblokiran jalan di depan Kampus Universitas Cendrawasih, Abepura, Jayapura, oleh masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Parlemen Jalanan dan Front Pepera PB Kota Jayapura, berakhir dengan bentrokan berdarah, menyebabkan 3 orang anggota Brimob dan 1 intelijen TNI tewas dan puluhan luka-luka baik dari pihak mahasiswa dan pihak aparat. 17 Maret 2006, Tiga warga Abepura, Papua, terluka akibat terkena peluru pantulan setelah beberapa anggota Brimob menembakkan senjatanya ke udara di depan Kodim Abepura. Beberapa wartawan televisi yang meliput dianiaya dan dirusak alat kerjanya oleh Brimob. 22 Maret 2006, satu lagi anggota Brimob meninggal dunia setelah berada dalam kondisi kritis selama enam hari. 23 Maret 2006, lereng gunung di kawasan pertambangan terbuka PT Freeport Indonesia di Grasberg, longsor dan menimbun sejumlah pekerja. 3 orang meninggal dan puluhan lainnya cedera. 23 Maret 2006, Kementerian Lingkungan Hidup mempublikasi temuan pemantauan dan penataan kualitas lingkungan di wilayah penambangan PT Freeport Indonesia. Hasilnya, Freeport dinilai tak memenuhi batas air limbah dan telah mencemari air laut dan biota laut.

17 April 2006, SBY Tak Akan Tutup Freeport. Presiden Susilo Bambang Yudoyono berjanji akan menangani tuduhan pencemaran lingkungan oleh PT Freeport Indonesia di Papua. Namun katanya, pemerintah tidak mungkin melakukan penutupan perusahaan pertambangan itu sebagaimana dituntut oleh sebagian kalangan. SBY mengatakan, jika Freeport terbukti mencemari lingkungan, harus dilakukan tindakan hukum. Namun jika dilakukan penutupan sepihak terhadap Freeport, maka Indonesia akan digugat secara hukum, akan diharuskan membayar ganti rugi milyaran dolar. Ia juga mengatakan, tindaan radikal semacam itu hanya akan makin memperburuk iklim penanaman modal di Indonesia. Agustus 2006, Konflik berkepanjangan di kwamki akibat gesekan tiga kepentingan; Freeport, Elite local dan Militer.

Selasa, 09 November 2010, Sejumlah orang yang tergabung dari puluhan organisasi masyarakat Papua berunjukrasa di depan kantor pusat PT. Freeport Indonesia di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/11/2010). Mereka mendesak Presiden Barack Obama yang akan berkunjung di Indonesia untuk menutup aktivitas Freeport karena dinilai merusak lingkungan. Selasa, 09 November 2010, Mahasiswa Papua Demo Kantor Pusat Freeport, Sambut kedatangan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama, puluhan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Papua melakukan aksi di depan kantor pusat PT. Freeport McMoran Indonesia, plaza 89, Kuningan Jakarta. Mahasiswa menuntut agar Freeport menutup tambangnya di Papua. Aksi yang dilakukan sejak sekitar pukul 11.00 WIB, Selasa (09/11) hari ini, di awali long march dari kantor Walhi (di Jln. Tegal Parang Utara No. 14) menuju kantor PT Freeport Indonesia di Jakarta (atau Plaza 89, Kuningan).  Dalam aksinya mahasiswa menutup sebagian jalur lambat dengan melakukan lesehan di jalan Rasuna Said, Kuningan Jakarta. Aparat keamanan tampak menjaga ketat aksi tersebut, sementara mahasiswa tetap tenang dan secara bergantian mereka melakukan orasi. 

10 Oktober 2011, Solidaritas Untuk Papua (SUP) Tuntut Pemerintah Tutup Freeport ,  Kehadiran perusahaan-perusahaan besar seperti Freeport telah mengekploitasi sumber daya alam di Papua. Hal ini juga telah menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia baik berupa perampasan tanah, kehilangan akses ekonomi, kerusakan lingkungan maupun pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat lainnya. Rabu, 12 Oktober 2011 - 09:00 wib, Demo Tutup Freeport Solidaritas Aksi Untuk Buruh Freeport Indonesia berunjukrasa di depan kantor perwakilan PT Freeport Indonesia di Jl.HR Rasuna Sid, Jakarta Selatan, Selasa (11/10/2011). Mereka memnuntut agar PT Freeport Indonesia ditutup karena telah melakukan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua dan juga permasalahan gaji yang tidak sepadan.  Senin (14/11/2011), Warga Papua yang tergabung dalam Komite Nasinal Papua Barat (KNPB) menggelar aksi demo di kantor Freeport Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (14/11/2011). Mereka meminta penembakan karyawan Freeport diusut serta penutupan PT Freeport.

Benarkah? PT. Freeport Indonesia Utamakan Emas?

Waoo, jika begini bahaya PT. FI, mengutamakan Emas dari Pada Keselamatan lingkungan kerja dan Manusianya, tidak heran Kapitalisme  Pemodal, Perusahan Asing, Perusahan Indonesia Masuk ke Papua, sifat dan karakter mereka monopoli untuk menguras dan mengambail kekayaan alam, tidak memelihara Lingkungan dan manusianya. Sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yaitu “ kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia dan untuk kesehjateraan umum…dst. Mineral dan Batubara merupakan sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui sehingga pemanfaatannya harus dikelola untuk kesehjateraan rakyat, terutama kegiatan pengelolaan di pundak pemerintah. Namun hal ini, perakteknya Nol, bicara lain main lain yang terjadi di Negara ini.

Tahun 1967, dua tahun sebelum penentuan pendapat rakyat Irian Barat (sekarang Papua dan Papua Barat), PT Freeport Indonesia (PT FI) telah menandatangani kontrak kerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mulai beroperasi di Kabupaten Mimika, Papua. Jika dihitung, berarti, sudah hampir 44 tahun PT FI beroperasi di tanah suku Amugme dan Kamoro. Pada 25 tahun pertama beroperasi, pemerintah Indonesia juga mayarakat Papua tak menerima bagi hasil dari penambangan emas tersebut. 

Melihat akar permasalahan sejarah diintegrasikannya Papua ke dalam wilayah Indonesia yang penuh rekayasa dan kepalsuan seperti ini, pelanggaran HAM yang terus terjadi, diskriminasi dan pengerukan sumber daya alam secara terus-menurus di tanah Papua, maka penting sekali merumuskan jalan penyelesaian yang berprospek damai, bermartabat dan manusiawi harus ditemukan antara penduduk asli Papua dengan pemerintah Indonesia dimediasi pihak ketiga yang  netral, melakukan Referendum, dan Pengakuan Kedulatan Papua. Oleh karena itu, gagasan-gagasan  ini  antara Pemerintah Indonesia dan penduduk asli Papua harus didukung semua komponen. Untuk Papua merdeka. Papua merdeka karena 1. Hak, 2. Budaya, 3. atarbelakang sejarah 4. realitas sekarang 

Penulis: Peduli Keadilan & Kebenaran

Sumber: Kumpulan Opini, dan Media Online

Selengkapnya

Proving History, Papua Has Living In The Glory

Behind the murder, rape and assault by those, who do not want the people of Papua live in peace, peaceful and prosperous. Always in hadakan with silly actions that only brings misfortune and death to the people of Papua.

These properties are the result of engineering that has always grown to find a way out so that the people of Papua do not live in peace.

In fact in the history of the nation of Papua has been noted that, 1 December 1961 a triumph for the people of Papua. And this indicates that the people of Papua has stood alone as an independent and sovereign nation.

Thus, there is no disruption sued by whoever it is. Either the colonial or other countries that want to invade the nation of Papua.

And at that moment, the people of Papua have been studying all the things that people in need in the State of Papua. Like to learn how to sew clothes, building, engineering, agriculture and plantations, learn how to treat people, learn how to run aircraft engines, and well-formed army of Papua, in fact no one can design a nation State of Papua to the fore.

This sense of nationalism sudahtumbuh before Papua officially became an independent and sovereign state.

So, do not think that the creation of a nation of Papua is the result of interference of American States, Indonesia and other countries. It is engineering that only want the wealth of Papua.

The fact, that Papua has the legitimate de jure independence and de facto. And the United Nations have recognized. Thus, history has proven that the nation has a sovereign and independent Papua on 1 December 1961.

Papuan People Not Feeling Peaceful Life

Kenah misstep, one voice kenah, one domokrasi kenah, and one kenah politics. No one is justified

This system is going on in the nation of Papua. When menyuarkan truth to the colonizing nations, instead they hold up with sharp tools and other countries.

Looking for a way out, they are more clever to overcome the things that will happen, when there is voicing-penyuaran.

Because it happens constantly Papuan people have nev feel peace, peace and prosperity in a nation.

Murder, rape, and penganiyayan always happens everywhere, especially in the land of the people of Papua. This will be a cultural thing that has been instilled by the Indonesian nation.

And also, their presence in the nation of Papua, Papuan people worried would make it. Breathing is not no peace an d feel rakayat Papua. (KM / M)

Selengkapnya

Of murder MYSTERIOUS LOST IN PUNCAK JAYA 30 11 FOUND DEAD

PUNCAK JAYA-- Mysterious killings continue to occur in the glorious peak, this is expressed by the secretary of the National Committee of West Papua KNPB Puncak Jaya region, reporting directly from the glorious peak conveyed in the central secretariat in Jayapura on KNPB At 18:00 WPB in Jayapura.

Mysterious murders that led to 41 people missing, out of all the missing number 41 people 11 people found dead while 30 people are still in search adults and 2 children were lost in the times while also sought.

In his report said that dark operation or killings and disappearances in Puncak Jaya papuan began lasts from April 1 until Degan is currently happening. In face-to-face direct reports degan KNPB from our data center thinks directly.

During this one month setega pemubunuhan mysterious place, even pemerkosan against women, 2 high school kids, there are 2 children killed his parents and then the children are afraid to drift at times run Yamo, Puncak Jaya regency, there are arbitrarily arrested on public person - wenag, no torture one of them high school students arrested in grade III cities for 2 Weeks later tortured and subsequently murdered badanya cut his head in a sack and contents in the waste under a bridge, while the head dumped somewhere while it is still sought after by the family.

While the family was looking for 30 people who disappeared under mysterious circumstances, but there are those captured by the police and military in the region, every community in the glorious peak activity, examined so that people fear to perform daily activities,

To that end we ask the Human Rights Commission of Papua and caring humanitarian ent right down to the glorious peak, and the operations because of mysterious killings samapai currently lasts, already 30 people missing and searched and 11 people were found dead 2 children swept away in fear of running time 2 children High School was raped, and the arrest and penjiksaan will continue to increase until this moment.

One of the victims on behalf of Ella Enumbi was arrested by Kopassus last for 2 weeks ago and kepalaya dibunh badanya cut and fill in a sack dumped under a bridge was taken April 9, 2013 murder of her body 26 april, for 2 weeks his body was hidden by Kopassus in custody at the Kopassus post Purume post in the glorious city. Of the 41 people who disappeared mysteriously 30 JV is being sought the names and reports complete with photograph-kornologis will examine the victim. Following a successful Koraban name were found 11 people that:

1. NAME: Eila ENUMBI

BIRTH DATE: 12 MARCH 1986 VILLAGE MEWOLUK

JEJANG: STUDENT CHILD (SMA) NOBLE Negri CLASS III

STATUS: WEDDING

SEX: Male

.

2. NAME: Inoga Wonda

Date of Birth: District Tingginabut Tinginabu

Age: 40 Years

3. Name: DenitiTelenggen women

Age: 17 Years

4. Name: Telapina Morib women

Age: 47 Years

5. Name: aibon Tabuni men

 Age: 38 Years

6. Name: Yomiler Tabuni Gender: male

Age: 48 Years

7. Name: Bongar Telenggen

Gender: male

Age: 35 Years

8. Name: Josh Kogoya

Gender: Male

Age: 70 years

9. Name: Yanenga Tabuni

        Jenisklmin: Male

Age: 36 Years

10. Name: Jershon Wonda

Date of birth: 1984 janowari Wondagobak12 hometown Noble Capital

Gender: Male

Status: Students semesters (VIII) majoring in Jayapura TNIK

Occupation: Organization (KNPB) as a secretary in puncakl jaya.

      11. Name: Eramina Murib rape Tingginabut

      12. Name: Regina Tabuni rape Tingginabut

Ones Suhuniap

Sekjed KNPB

Selengkapnya

STOP LIMIT THE RIGHTS OF CIVIL AND POLITICAL RIGHTS IN PAPUA

Press Release

Ideals of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want and democracy can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil rights and political rights and economic, social and cultural. Under the United Nations Charter states shall promote universal respect for and observance of human rights and human freedom.
Under article 28, paragraph 1-2 letters AJ which guarantees every person the right to gather in association for menjampaikan public opinion orally or in writing. Can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil rights and political rights and economic, social and cultural.
In organizing the delivery of public opinion by delivered by the Papua regional police director Intelkam on 21 May 2013 with the basic laws NO 9 1998 independence neighbor delivered in public and regulatory Indonesian police chief rebublik NO 07 of 2012 the exact procedure and security service delivery handling the case, pursuant to Law No. 9 KNPB raised against the rules is no strong legal basis. And we are a resistance organization that rules made by the Indonesian government was illegal on the ground of Papua. There are 5 points presented by the Director Intelkam polada Papua as the rule of law is not fundamental,
1. KNPB violating the rules with reason reason given by the police that, on the 13th of May in 2013 suspected of KNPB barred UNCEN campus activities resulted in stunted lecture, this is not true because a peaceful demonstration on 13 May 2013 the Solidarity of all such organizations BEM UNCEN WPNA GRDP and several other organizations so that cross campus is not KNPB but by fellow students who care about humanity campus bars on the alleged human rights violations that occurred last May 1 in sliding Aimas, because they also itkut involved and the action date of 13 May not only the action KNPB.
2. In respect of the May 2, 2012 on KNPB suspected of throwing is not true at the time that did not KNPB pelemparang the building but peleparang and ripping billboards posted kubernur candidate side of the road, so that is done is by political opponents associated governor's race, because occur throwing buildings but there is not a candidate for governor billboards on the side of the road, and not breathing instructions KNPB future conduct pelemparang action until there is a lowered, so from political opponents, even occurs when KNPB demo yet, it's just political opponents advantage of the situation.
3. Cross the road at the time of the traffic in the demo KNPB lift against the rules, but we do not judge any of it KNPB but blame the city government and the provincial government because of the way in the Capital city of Jayapura as pembagunan the province should be widened and buildings of shophouses and street vendors on the side of the road should be 50 feet from the side of the road, because every community events such as Weddings, KKR match and flooded even during gymnastics and other sports in this town are always jammed, so we KNPB violating the rules, means any activity in the society to curb traffic jam also violate traffic rules. but why only KNPB the blame. any right to the government to renofasi roads and buildings in this city.
4. then suspected of inhibiting the activity of trader activity on this land we never stopped, and we never expel immigrants in the demonstrations, but their own in this case immigrants, because at the time we used to buy the action of water on the road dipingkir figures, not never forbid them something to eat in this land, and we never threatened to shut down their businesses when we act, if there is a rally at KNPB means that persons and parties who do not like the rallies degan KNPB are doing, not KNPB .
5. Meanwhile, on May 2, 2013 KNPB protests are suspected mistreatment of people and Army members along the way that is not true because on 2 May 2013 we no demo activities, except on the 1st May 2013 we held a prayer commemorating the annexation at village Sentani expectations, if there when and where and who committed abuses against the public and members of the Army?
Referring to the No. 9 unadang-uandang 1998 CHAPTER III in chapter 7 sebagagi rights and obligations which are delivered by the Director of the Papua regional police Intelkam, we considered that, Papua regional police actually commit abuses in Papua, rights and obligations in Article 7 of Chapter III which say that the : (a) Protecting Human Rights (b) Respect for the principle of legality and (c) Respect for the principle of presumption of innocence, and (d) Holding Security, here we assess the actual police continue committing crimes or breaking the rules as mentioned in the points A, B , C and Points pasa 7 CHAPTER III where firing Against Mako Tabuni Chair 1 KNPB in shooting By Police in Detachment 88 on the 14th of June Mako Tabuni behind all actors suspected of shooting in Jayapura and including the German, without Patak Mako Tabuni in shooting death and droving KNPB as oraganisasi criminal. Penembahkan to mako actually just pure hands of the security forces and the police in this case, above all penembahkan in Papua at the time, so from all of this we kejadia menimpulkan that mysterious shooting in Jayapura including the German only scenario conducted by Kopassus bin, and also shooting of the late Mabel Chairman Hubertus Commissariat KNPB center in firing by Detachment 88 and the Chief of Police in Wamena Jayawijaya shooting in kamung halamanya tagggal last december 16 killed on the way to the town of Wamena. Mako Tabuni and Mabel Hubertus victims without legal evidence is clear in the sense that they are not necessarily the perpetrator and not the police so the police shot them dead berti breaking point A. Human rights and the breaking points Berduga Not guilty. So the police actually become actors of violence in West Papua.
Based on the allegations against KNPB the above is not true and is not fundamental to restrict our political rights therefore we request to the Government of Indonesia and Papua Regional Police that:
1. Papua Police and the Indonesian government to silence Jagan Political rights and civil rights of the people of West Papua, and KNPB without a clear legal basis.
2. Referring to the Law No. 9 CHAPTER III Article 7 points a and c points, the government of Indonesia in This SBY and Police and Commander of paradise should be Responsible for Shooting Mako Tabuni And Hubertus Mabel, because they shot violate laws - no presumption of law guilty.
3. We KNPB West Papua National Committee For National Media West Papuans still going, doing resistance in this demonstration peaceful and dignified to Demand the Right to Self-Determination for the people of West Papua, because our Political Rights can not restrict by anyone because they Rights fate determination itself is guaranteed by international law.
4. Police Stop Criminalizing Perjuagan Papua and Papua People stop mengkambing Turn the KNPB as oraganisasi Criminal.
5. We urge high Kejaksana To Law And Human Rights in Papua Kakanwil soon Exempt Umu KNPB Chairman Victor Yeimo It Out For Future Punishment, and Imprisonment Chairman KNPB Poda said DPO list of prosecutors but Victor never run and have been in Jayapura why not captured during viding penalties apply? And also Vitor never escape, but he came out at that time was ill so the family treatment, so long as he saki sentence is over.
6. Stop provocation Papuan people through persuasion distribute groceries in the dormitories in the Church and society Linggungan For Police in the town police chief was not the Head of social.
7. We Requests the Government Membuaka International journalists to Papua, and the UN Special Rapporteur on the Human Rights Violations Investigation Papua.
Sincerely

Ones Suhuniap

Sekjed KNPB

Selengkapnya

INDONESIA GAGAL & TAKUT TANGANI KANTOR FREE WEST PAPUA DI INGGRIS

MAYORITAS ORANG ASLI PAPUA MEDUKUNG 100% ATAS BERDIRI SECARA RESMI KANTOR FREE WEST PAPUA DILONDON”

Saat itu Tuan Benny Wenda sehabis Tour Dunia dari Eropa, Amerika Latin, US, Pasifik, Australia, Vanuatu, PNG, dan di inggris dalam agenda kampanye Free West Papua, Benny Kembali Mendirikan KANTOR FREE WEST PAPUA.  Tepat tanggal 28 April 2013, Wali kota Oxford Mohammed Abbasi, Mengunting Pita sebagai tanda peresmian Kantor Kampanye Free West Papua (FWPC) di London Inggris, Dalam acara itu banyak politisi dan pengacara Internasional  turut mengambil bagian seperti Andre Smith (IPWP), mantan wali kota Oxpord, serta  Jennifer Robinson sebagai kuasa hukum Internasional Lawyer for West Papua (ILWP). Kempanye Benny Wenda yang hidup pengasingan Inggris sebagai aktor utama dalam diplomasi Internasional atas kampanye kemerdekaan Papua. 

Rakyat Papua secara Umum mendukung Kantor Free West Papua, lalu dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) juga mendukung secara Organisasi maupun individu, (baca: http://komitepusatamp.blogspot.com). Kemudian Mantan Ketua dewan adat sekarang Presiden Negara  Republik Federal Papua Barat (NRFBP) versi Konggres III Papua 2011 lalu, Forkorus Y. didalam Trali besi dia juga mendukung penuh untuk Kantor Free west Papua di London. dan Aktivis Papua merdeka seluruh Belahan dunia mendukung.

Setelah berdiri kantor Free West Papua,  Pernyataan   Duta Besar Inggris Mark Canning Terkait  Free West Papua, (baca: https://www.facebook.com/BritishEmbassyJakarta?sk=notes).  Sebagai tanggapan terhadap instruksi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Bapak Joko Suyanto, untuk memanggil Duta Besar Inggris untuk Indonesia atas masalah ini, Duta Besar Mark Canning mengatakan:  "Saya berharap untuk menjelaskan posisi kami pada subjek, yang kita kenal adalah salah satu yang sensitif terhadap Pemerintah Indonesia.Seperti kita menjelaskan kepada Duta Besar Indonesia Bapak Thayeb di London, Jumat (3/5/13) pandangan Dewan Oxfordl, dan memang Bapak Benny Wenda, tidak harus  mencerminkan sebagai orang-orang dari Pemerintah Inggris. Dewan, seperti semua dewan di Inggris, bebas untuk mendukung  keinginan apa pun penyebabnya. Mereka bukan bagian dari pemerintah. Biasanya Parlement tidak diarahkan dengan cara apapun oleh pemerintah. Pandangan dari pemerintah Inggris yang dikenal selama ini. Kami menganggap Papua sebagai bagian dari negara ini dan ingin menikmati kedamaian dan kemakmuran sebagai bagian lain dari bangsa ini.

Petinggi Jakarta takut dan ragu termasuk Pimpinan Negara Republik Indonesia, Presiden (SBY), para menteri, cabinet, Lsm Pro Indonesia, Akademisi Pro Indonesia, para Agamawan Pro Indonesia, dan Pengamat Politik Pro Indonesia, seragam dan serentak Menolak  dan protes atas Berdirinya  kantor Free West Papua di Inggris  hari Minggu 28 April 2013 bulan kemarin. Kantor itu di buka secara resmi Oleh Wali kota Oxfort London Inggris. Namun protes dan sorotan Indonesia teradap Kerajaan inggris  gagal tidak berasil, karena secara Hukum  kedua Negara berbeda, dan Kerja diplomasi Indonesia dengan Kerajaan Inggris sangat lemah. Dalam artian Indonesia takut terhadap kerajaan tertua dunia Inggris.

Protes keras yang dilakukan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, (baca: http://m.obornews.com/), Sabtu (4/5/2013) malam. Kepada Canning, Marty akan menyampaikan protes keras pemerintah RI ke pemerintah Inggris, sekaligus meminta penjelasan resmi terkait insiden pembukaan kantor Free West Papua di Oxford, Inggris. Usaha tersebut gagal. Hal ini juga banyak media Indonesia membanjir berita terkat Kantor Free west Papua.

Dan bebera Mahasiswa berjumalah 10 Orang  mereka mengatasnamakan Suara anak Papua,  menolak kantor yang didirika oleh Tuan Benny Wenda dan kawan-kawan kata mereka dalam Orasinya.(baca: http://www.antarafoto.com/peristiwa/v1367990122/tutup-kantor-opm). Usaha tersebut tidak menerima oleh petinggi negara, untuk teruskan ke Inggris karena mereka tahu bahwa kekuatan Indonesia Lemah. Untuk protes kepada Kerajaan Ingris, untuk membubarkan kantor yang mereka maksud.

Isu utama kemerdekaan Papua kembali mengemuka saat tokoh gerakan Free West Papua Benny Wenda membuka kantor kampanye secara resmi di Oxford, Inggris, 28 April lalu. Pemerintah bereaksi keras atas pembukaan kantor itu dan memanggil Duta Besar Inggris di Indonesia. Inggris kemudian menegaskan sikapnya yang tetap menghormati kedaulatan Indonesia. "Kantor ini tujuannya untuk mendidik dunia untuk mengerti kenapa rakyat Papua mau berjuang untuk merdeka," kata Benny kepada Kartika Chandra dari Tempo, dalam wawancara hampir satu jam di George and Delila Cafe, Cowley Road, Oxford, Rabu 15 Mei 2013 lalu. (Baca: http://www.tempo.co/read/news/2013/05/20/117481870/Benny-Wenda-Jakarta-Tak-Buka-Dialog-Soal-Papua)

Apa akhirnya yang membuat Anda membuka kantor Free West Papua di Oxford ini?

Kampanye Free West Papua sudah mulai tahun 2005. Itu hanya kampanye saja. Sekarang karena banyak dukungan yang datang dari mana-mana, dari seluruh dunia, dan banyak permintaan, jadi saya harus ada kantor secara resmi. Selama ini teman-teman membantu sukarela sehingga harus ada pusat kampanye untuk memberi pemahaman kepada dunia. Itu tujuan dari kantor ini didirikan. Memberikan pemahaman, baik untuk rakyat Indonesia, juga komunitas internasional, kenapa orang Papua mau merdeka dan berpisah dari Indonesia. Bukan karena kemiskinan, bukan karena apa, tapi kami punya hak. Di bawah Indonesia berdasarkan hukum internasional, itulah yang kami tolak. Perjuangan saya bukan karena emosi, bukan karena tidak suka orang Indonesia. Tetapi bangsa, tentara Indonesia, polisi Indonesia, pemimpin Indonesia, melakukan pembunuhan dan penyiksaan terhadap bangsa Papua. Sehingga lebih baik kami merdeka. Mungkin dengan itu baru kami bisa hidup bertetangga dengan baik. Itu tujuan dari perjuangan saya.

Siapa pendukung Free West Papua ini di Inggris?

Oxford ini bisa saya sebut sebagai kampung saya sendiri. Karena rakyat di Oxford tertarik, dari gereja maupun dari pemuda, seluruh aktifis mendukung perjuangan ini. Baik dari councellors sampai anggota parlemen, dari pendeta sampai masyarakat. Bukan hanya orang Kristen saja, tetapi orang Islam di sini juga mendukung, simpati. Mereka sudah tahu apa yang terjadi terhadap bangsa Timor Timur. Mereka tidak mau hal itu terjadi lagi terhadap bangsa Papua. 

Karena itu Anda memilih Oxford ketika datang ke Inggris?

Dulu ada anak-anak aktifis dari Universitas Oxford yang sudah kampanye soal Papua sebelum saya datang. 

Dengan adanya kantor ini, apa perubahan dalam gerakan Free West Papua?

Dulu hanya kampanye biasa, khususnya untuk di Inggris. Tapi dengan kantor ini, karena kampanye sudah menjadi global, sehingga harus ada satu tempat untuk mengakomodasi semua kebutuhan informasi.  (Kantor yang berada di ini memiliki enam staf, dua yang digaji, selebihnya bekerja sukarela. Operasional kantor dibiayai dari bantuan individual dan donasi. Benny juga melakukan penggalangan dana, di antaranya dengan memberikan pidato dan menyanyi). 

Lagu apa yang biasanya dinyanyikan saat penggalangan dana?

Lagu kebebasan. Mengekspresikan penderitaan bangsa Papua lewat lagu juga. Karena perjuangan saya itu bukan hanya perjuangan politik, tapi juga budaya saya, identitas saya, lagu saya. Di Papua menyanyi lagi politik dilarang. Contohnya, seorang antropolog yang menyusun semua lagu-lagu Papua dibunuh oleh militer Indonesia 1984 di Papua Barat. Sejak itu, semua lagu-lagu politik dilarang. Di luar sini saya bisa bebas.

Bagaimana Anda akan mewujudkan kemerdekaan Papua lewat kampanye?

Kalau orang tidak mengerti persoalan, mereka tidak bisa mendukung kemerdekaan. Apa yang saya ceritakan, saya alami sendiri. Menyaksikan tante saya diperkosa di depan saya waktu saya kecil. Saya lihat sendiri Mama saya dipukul. Disitulah sentimen saya timbul, kami sama-sama manusia kenapa diperlakukan begitu. Saya hidup selama lima tahun di hutan, setelah menyerah ke Indonesia, om saya dibunuh di depan saya. Dalam kampanye, saya menyampaikan cerita pengalaman saya sehingga mengerti kenapa orang Papua mau merdeka. 

Baru-baru ini anda kampanye keliling dunia. Ke mana saja?

Amerika Serikat, Selandia Baru, Australia, Fiji, Vanuatu, dan Papua Nugini. Itu saja.

Apa sikap Anda terhadap respon pemerintah Indonesia soal pembukaan kantor FWP?

Saya bicara terhadap rakyat saya, bangsa saya. Saya tidak obrak-abrik ketatanegaraan Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka tahun 1945, Papua tidak pernah masuk dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setelah tahun 1963, secara ilegal militer Indonesia mencaploknya. Baru dari situlah Indonesia mengklaim bahwa West Papua itu bagian dari NKRI. Sehingga saya tidak khawatir untuk kampanye kemerdekaan bangsa saya. Dan saya yakin bangsa saya akan lepas. Setelah merdeka, kami bisa bertetangga baik dengan Indonesia. Sekarang ini kami belum bisa bertetangga dengan baik karena secara politik, militer Indonesia, polisi Indonesia, melihat orang Papua itu sebagai warga kelas dua, dan juga melihat bangsa Papua sebagai koloni. 

Bagaimana akhirnya Anda bisa mendapatkan dukungan dari anggota parlemen Inggris, Andrew Smith?

Mereka kan pendukung utama. Setiap 1 Desember mereka hadir di acara pengibaran bendera di Oxford town hall, perayaan hari nasional Papua. Mereka ikut menaikkan bendera. Mereka tahu kampanye ini. Jadi mereka sudah dukung mendukung dari awal. 

Kalau pemerintah mengajak berunding, anda bersedia?

Saya punya keyakinan untuk dialog, sudah ada orang Papua yang didekati. Mereka janji (untuk dialog), tapi kirim militer. Jadi orang Papua tidak memiliki kepercayaan untuk menghadapi Indonesia, dan Indonesia juga bersikap sama menghadapi orang Papua. 

Apakah ada kemungkinan pemerintah Indonesia mengubah sikap soal Papua?

Sementara ini orang Papua sudah minta dialog. Presiden pada tahun lalu sudah berjanji, tapi tidak pernah terlibat dengan orang Papua. Itu persoalannya. Jadi orang Papua datang ke Jakarta disuruh mendatangani pernyataan mendukung NKRI. Jadi disitulah orang Papua mulai kehilangan kepercayaan. Orang Papua ingin berdialog, tapi Jakarta tidak pernah membuka pintu. Apalagi saya, untuk menghadapi (pendekatan seperti) itu, kecuali ada pihak ketiga yang memediasi. Tapi sebelum ada (pihak yang memediasi) itu, tidak. 

Bagaimana peta gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua sekarang?

Kehadiran militer lebih banyak dari rakyat Papua. Pada 1 Mei, tiga orang dibunuh dalam satu minggu. Tahun lalu 22 orang dibunuh. Setiap hari ada pembunuhan. Papua Barat ini zona militer di Asia Pasifik. Militer, intelijen, ada di mana-mana. Orang Papua tidak bebas. Kekerasan, intimidasi terjadi setiap hari. Organisasi Papua Merdeka adalah organisasi politik yang bergerak untuk melobi. Ada yang pegang senjata, saya tidak bisa sangkal. Mereka ada, tapi mereka mempertahankan tanah airnya. Karena tentara mengejar, mereka harus bertahan. Itu yang terjadi di Papua. Setelah Free West Papua berdiri tahun 2000, kami bilang tak boleh ada lagi kekerasan oleh orang Papua. Secara politik, kami keluar untuk kampanye damai untuk memperjuangkan hak kami.

Seberapa besar dukungan dari dalam Papua untuk Free West Papua?

Seluruh orang Papua mau merdeka. Itu kita tahu 100 persen.

Terhitung mulai berdiri awal diresmikan Kantor Free West Papua, sampai saat ini, tidak ada hambatan dan gangguan apapun, aktivitas kantor berjalan lancar. Semoga kerja-kerja kampanya Papua merdeka. Berhasil membawah Perubahan untuk Papua Merdeka.

 Penulis: Peduli keadilan dan Kebenaran

Sumber: Jaringan Sosial "online"

Selengkapnya

“BINTANG KEJORA” BENDERA BANGSA WEST PAPUA

Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling tinggi derajatnya, karena memiliki keistimewaan sebagai karunia Tuhan, yakni akal budi (kadang juga akal sehat, nurani). Akal budi manusia itu mencakup kemampuan berpikir, daya cipta, karsa dan rasa. Kemampuan bersuara pada manusia ditingkatkan menjadi kemampuan berbahasa dan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi dengan bahasa ini bisa terjadi karena adanya kemampuan untuk menciptakan lambang (symbol): bunyi-bunyi yang melambangkan sesuatu dan sesuatu itu bisa makna, maksud, gagasan, konsep dan sebagainya.

Bendera Bangsa Papua Barat (West Papua) berkibar sejak 1 desember 1961  bertempat Holandia sekarang Jayapura. Dibawah komando Nieuw Guinea Raad (Dewan Nieuw Guinea, Pertama kali Upara bendera dan Pengibaran Bintang Kejora, sebagai Bendera Negara West Papua. Memori ini selalu ingat bagi generasi Papua. Walaupun Sejarah Kolonial Memaksa untuk mendotring  menghilangkan Sejarah Cuci ini. Namun generesi ke generasi tertanam dalam hati dan batim setiap orang asli Papua baik Pegawai Negeri Sipil yang Pekerja di Sistim Pemerintahan, Swata, masyarakat Sipil, Pemuda,  Pelajar, dan Mahasiswa yang ada di Papua maupun luar Papua.

Dewan Nieuw Read (DNR)  Beberapa tokoh-tokoh terdidik yang masuk dalam Dewan ini adalah M.W. Kaisiepo dan Mofu (Kepulauan Chouten/Teluk Cenderawasih), Nicolaus Youwe (Hollandia), P. Torey(Ransiki/Manokwari), A.K. Gebze (Merauke), M.B. Ramandey (Waropen), A.S. Onim(Teminabuan), N. Tanggahma (Fakfak), F. Poana (Mimika), Abdullah Arfan (Raja Ampat). Kemudian wakil-wakil dari keturunan Indo-Belanda adalah O de Rijke (mewakili Hollandia) danH.F.W. Gosewisch (mewakili Manokwari).  Setelah melakukan berbagai persiapan disertai dengan perubahan politik yang cepat akibat ketegangan Indonesia dan Belanda, maka dibentuk Komite Nasional yang beranggotakan 21 orang untuk membantu Dewan Nieuw Guinea dalam mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat. Komite ini akhirnya dilengkapi dengan 70 orang Papua yang berpendidikan dan berhasil melahirkan Manifesto Politik yang isinya:: Menentukan nama Negara : Papua Barat.  Menentukan lagu kebangsaan : Hai Tanahku Papua Menentukan bendera Negara : Bintang Kejora, Menentukan bahwa bendera Bintang Kejora akan dikibarkan pada 1 November 1961.

Lambang Negara Papua Barat adalah Burung Mambruk dengan semboyan “One People One Soul”. Rencana pengibaran bendera Bintang Kejora tanggal 1 November 1961 tidak jadi dilaksanakan karena belum mendapat persetujuan dari Pemerintah Belanda. Tetapi setelah persetujuan dari Komite Nasional, maka Bendera Bintang Kejora dikibarkan pada 1 Desember 1961 di Hollandia, sekaligus “Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat”. Bendera Bintang Kejora dikibarkan di samping bendera Belanda, dan lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua” dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Belanda “Wilhelmus”. Deklarasi kemerdekaan Papua Barat ini disiarkan oleh Radio Belanda dan Australia. Momen inilah yang menjadi Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat secara de facto  dan de jure  sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. 

Bintang Kejora bendera Bangsa Papua. Bendera ini memiliki tiga Warna dasar Yaitu; Merah Putih Biiru. Tujuh Garis biru, enam garis Putih, , keliling oleh Kotak persegi empat warna Merah. Didalamnya satu bintang warnah putih. Bintang artinya lambang Ketuhanan Negara berdasarkan Iman akan Tuhan yang Maha Esa. Merah artinya melangbangkan api  dan symbol Darah artinya keberanian untuk merebut dan membentuk Negara. Enam Garis Putih artinya 6 disktrik  pada waktu itu. Tujuh garis Biru  melambangkan tujuh wilaya suku bangsa Papua

Bendera Bintang Kejora ini mirib dengan Bendera Negara Amerika dan Kuba, Cuma yang bisa membedakan hanya warna dan Jumlah Garis dan Jumlah Bintang. Nah detik ini Tanah Papua dan diluar Papua telah menjadi symbol perjuangan dan perlawanan terhadap penjajah, tetapi bagi penjajah melihat bendera ini menjadi musuh dan Haram. Bendera Bintang Kejora sudah tidak asing lagi di seluruh dunia baik Indonesia maupun di tingkat Internasional. Bendera Bintang Kejora sering dikibarkan di kantor pusat PBB di Amerika, Belanda, Inggris, India, Afrika, Jerman, Vnuatu, PNG, FIJI, Australia, dan Timor leste.

Ditanah Papua Bintang Kejora telah luncas dipandang, symbol marabat jatidiri tanah Papua itu direduksi menjadi peningkaran.simbol relasi antara Papua dan Tuhan-nya telah dipandang sebagai pengingkaran atas Tuhan-nya. Simbol Keagungan Alam telah dimaknai perorangan. Dan symbol itu telah berubah raut jadi kematian. Bintang kejora tak lagi bercahaya seperti sediakala.simbol identitas dan kehidupan itu diturunrendahkan jadi ajal yang mengendap dalam kuburan. Melihat berkibar adalah trauma, karena kematian selalu menyapa. Melihatnya berkibar menjadi suatu yanglangka.serumit warga Papua berharap pada kehidupan yang tenang

 “KEMBALIKAN BINTANG KEJORA PADA LANGIT  IMANNYA. BILA DIA BERKIBAR PANCARKAN KEHENDAK KEYAKINAN WAGRANYA. BIARKAN DOA, HARAPAN DAN KEHENDAK MEREKA MENJULANG MENJUMPA TUHAN. BIARKAN MEREKA MENYAKSIKAN KEMILAU ALAM DALAM KEBARANNYA”

Penulis: Peduli keadilan dan kebenaran

Sumber: Jaringan Sosial- media Online

Selengkapnya