TERKINI



Translate
English French German Spain Dutch Italian Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese

--------------------->>>>>>

--------------------->>>>>>

PELANGGARAN HAM

AKTIVIS PAPUA

PERJUANGAN AKTIVIS KNPB-PNWP

PERJUANGAN MAHASISWA PAPUA

PERJUANGAN TPN-OPM

Tuesday, October 28, 2014

Menuju HUT Ke-6 KNPB, 19 November 2014

WEST PAPUA     3:48 AM   No comments
Gerakan dan hanya gerakan yang mampu membuat perubahan. Mendambakan Papua Merdeka tidak sebatas permainan kata-kata dan pikiran. Perjuangan Papua Merdeka tidak boleh berada di ruang tunggu. Ia tidak boleh tersembunyi di ruang sunyi dan hampa. Ia harus terus berjalan maju walau setiap langkah harus dibayar dengan pengorbanan.

Jiwa-jiwa pemberontakan tidak boleh dipasung oleh kolonialisme. Jangan sekali-kali membiarkan Kesenangan sesaat dalam kolonialisme menggerogoti jiwa anda yang terlahir sebagai pemberontak sejati. Jangan biarkan pesimisme dan ketakukan membunuh api pemperontakan dalam diri bangsa Papua. Laksana batu karang yang teguh, KNPB tetaplah teguh dan kokoh.

6 tahun lalu, tepatnya 19 November 2008, disaat kolonialisme berbangga atas “penghancuran” gerakan Papua Merdeka, KNPB menorehkan tahap baru gerakan perlawanan yang revolusioner. KNPB menyadari bahwa hanya metode mediasi yang mampu membuat rakyat menentukan masa depan politiknya sendiri. KNPB tidak menginginkan rakyat dan pejuang West Papua hanya duduk meratapi kondisi objektif, tetapi rakyat harus bangkit dan menjadi subjek perjuangan.

Sudah banyak patriot revolusioner KNPB yang mempertaruhkan nyawa atas perlawanan damai dan bermartabat yang dilakukan selama 6 tahun. Tetapi setiap kisah-kisah tragis membuat KNPB semakin sadar arti dari sebuah kedewasan perjuangan revolusi West Papua, bahwa perjuangan harus terus berjalan sampai cita-cita pembebasan nasional West Papua tercapai.

Tanggal 19 November 2014, bertepatan dengan HUT ke-VI KNPB, akan berlangsung pertemuan International Parliamentarians for West Papua (IPWP) di Netherland, Belanda. Pertemuan ini akan membahas hal-hal strategis dalam penyelesaian West Papua (Parlement Nasional West Papua dan Free West Papua Campaign akan menyampaikan secara terbuka).

Pengurus KNPB Pusat menyeruhkan kepada Pengurus KNPB Wilayah, maupun di Konsulat agar segera mempersiapkan diri menyambut perayaan HUT KNPB ke-6 dan agenda pertemuan IPWP di Belanda. Berbagai kegiatan harus dilakukan, yakni:
1. Evaluasi menyeluruh di tingkat KNPB Pusat, maupun Wilayah sebelum hari H.
2. Kegiatan disambut dengan Aksi dan ibadah

Demikian arahan ini dibuat secara terbuka dan dilanjutkan sesuai situasi basis perlawanan masing-masing.
“Kita Harus Mengakhiri”
Port Numbay, 27 Oktober 2014
Victor F. Yeimo
Ketua Umum

Ones Suhuniap
Sekretaris

Monday, October 27, 2014

“Pernyataan Sikap” Pembunuhan Sadis Oleh Warga Tataaran Terhadap Mahasiswa Asal Papua Seperti Potong Daging”

WEST PAPUA     9:18 PM   No comments

Mahasiswa adalah seseorang yang sedang aktif kuliah di kampus dalam perguruan tinggi Negeri maupun Swasta. mahasiswa dituntut untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan bijaksana. bukan pula itu, namun mahasiswa dapat disandang sebagai agent pembaharuan, ujung tombak pembangunan bangsa dan negara
Pemuda/i Papua di Sulawesi Utara adalah salah satu harta yang sangat berharga, bernilai tinggi, memiliki harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi sebagai sesama mahluk ciptaan bagi suku bangsa pribumi papua di Bumi Cendrawasih dan pada umumnya di kolom langit ini.
Kehadiran Bangsa Papua Di Tanah Minahasa Kota Seribu Salib Bukan Bersifat Transmigran, mencari pekerjaan baru, apalagi menindas suku bangsa di Propinsi sulaWesi Utara, kami ada di tanah ini karena menganggap Warga Minahasa adalah orang tua kami, sahabat dekat orang papua sehingga kami datang dengan satu tujuan mulia ialah kuliah di berbagai Universitas Negeri dan Swasta Se-Sulawesi Utara.
Bangsa Melanesia Dari Papua Yang Mengecap Studi Di Kota Manado, Kota Tomohon Dan Kabupaten Minahasa, Kairagi Dan Beberapa Kota Dan Kabupaten Di Propinsi Sulawesi Utara Terbagi Dalam Beberapa Aktivitas Keseharianya Ialah Sebagai Pelajar Dan Mahasiswa.
Dalam peradaban bangsa melanesia dari papua diatas tanah minahasa telah merasakan banyak serentetan kasus pemukulan, penghinaan, ketidakadilan dan pembunuhan secara tidak manusiawi terhadap bangsa papua yang tak kunjung habis.
kondisi terakhir terhadap masyarakat papua beberapa hari lalu tepatnya pada hari sabtu tanggal 18 oktober 2014, di tondano terjadi pembunuhan sadis dan tidak manusiawi. korban bernama Alm. Etius Tabuni, serta dua yang masih dalam perawatan atas nama saudara Lemius Yikwa S.Ap, M.Ap, dan saudara armin yikwa.
berhubungan dengan kasus demi kasus yang terus terjadi di atas tanah injil ini,maka kami ingin menyatakan kepada saudara senasib dan seperjuangan di sulawesi utara bahwa hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi, sangat tidak sehat, tidak menguntungkan warga papua dan sulut, bahkan akan merusak citra kita sebagai saudara dekat dalam peradaban papua-manado dan bangsa yang beradap di negri ini.
oleh karena itu dalam momentum ini kami segenap bangsa papua dan papua barat yang mengiginkan kedamaian sejati , kenyamanan, hubungan persahabatan yang lebih harmonis dan berwibawa di kemudian hari. maka kami bermohon kepada semua pihak baik pemerintah propinsi sulawesi utara, dprp, tokoh agama dan gereja, tokoh adat, pihak universitas, lsm, tni dan polri se- sulawesi utara. dengan ini kami menyatakan sikap politik secara terbuka sebagai berikut:
IKATAN MAHASISWA INDONESIA PAPUA (IMIPA) PUSAT
DI SULAWESI UTARA
Manado, 20 September 2014
PERNYATAAN SIKAP
Kami Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini
Nama : Ikatan Mahasiswa Indonesia Papua
Sifat : Wadah Sosial Bagi Seluruh Orang Papua Di Sulawesi Utara
Dengan Ini Kami Menyatakan Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Bahwa Atas Pembunuhan Saudara Kami Alm. Etius Tabuni Di Tataaran Kabupaten Minahasa. Maka Kami Bermohon Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Untuk Segera :
  1. Membebaskan Tanpa Syarat Terhadap Mahasiswa/I Asal Papua Dan Papua Barat Sebanyak 447 Jiwa Di Tondano Pada Hari Ini Juga Untuk Turun Ke Manado Sebelum Jenazah Dikirim Ke Bumi Cendrawasih.

  2. Bermohon Agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Untuk Menghadirkan Pemerintah Provinsi Papua Dan Papua Barat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Minahasa, Untuk Mengklarifikasi Kebenaran Masalah

  3. Segera Mengungkap Pelaku Pembunuhan Yang Tidak Manusiawi

  4. Seluruh Pengurusan Biaya Almarhum Adalah Tanggungjawab Pemerintah Sulawesi Utara.

  5. Jika Semua Tuntutan Kami Tidak Ditanggapi Secara Serius Maka Kami Seluruh Bangsa Papua Akan Eksodus Besar-Besaran Ke Tanah Suci Melanesia dengan catatan bahwa orang Minahasa di Papua harus dipulangkan kembali.
Demikian Pernyataan Sikap Kami Atas Perhatian Tak Lupa Kami Menyampaikan Terimakasih.
HORMAT KAMI
BADAN PENGURUS PUSAT
IKATAN MAHASISWA INDONESIA PAPUA DI SULAWESI UTARA
YEMTO TABO FENTOM O. SOLOSSA
KETUA UMUM SEKERTARIS UMUM
Tembusan:
Ø Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
Ø Pemerintah Daerah Minahasa
Ø Walikota Tomohon
Ø Walikota Manado
Ø Arsip
Maka Berdasarkan dengan Pernyataan Sikap diatas di Poin 1 sampai Poin 4 Maka kami Mahasiswa Papua akan Menggenapi Point 5 dengan Mahasiswa Papua yang ada Sulawesi Utara akan Pulang Ke Papua.
Tetapi Kalau Pemerintah Sulawesi Utara tidak memenuhi Point Duka maka harga mati tetap sepakat pada Poni Ke Lima. Inilah Sikap yang diambil Oleh Seluruh Mahasiswa Papua Yang ada di Sulawesi Utara.

“Ini Gambar Korban Pembunuhan Sadis Oleh Warga Tataaran Terhadap Mahasiswa Asal Papua Seperti Potong Daging”

PEMUDA PAPUA TIDAK MENGAKUI "SUMPA PEMUDA INDONESIA"

WEST PAPUA     9:14 PM   No comments
Putra dan putri asal Papua Barat ras melanesia hingga sampai detik ini tidak 100% mengakui dan tidak melakukan hari sumpah Pemuda tersebut. karena pemuda dan pemudi Papua menilai bahwa sejarah dari Papua dan Indonesia berbeda. Indonesia berjuang untuk Indonesia merdeka dari sabang sampai amboina, sedangkan Rakyat Papua berjuang untuk Papua merdeka dari Jajahan Belanda dan Indonesia teritori sorong sampai Samaray.
Kedudukan NKRI di Papua Barat atas dasar manipulasi sejarah masa lalu, sebab secara fisik maupun non fisik ras melanesia dengan ras melayu tidak bisa digabungkan menjadi satu bangsa karena semua suku bangsa yang ada di muka bumi ini ditempatkan oleh Tuhan sesuai dengan ras, rumpun, suku bangsa dan wilayah masing-masing demikian juga Bangsa Papua ditempatkan di bumi Cenderawasih, terpisah dari Indonesia.
Berdasarkan hal tersebut diatas, kami Rakyat Papua tidak membutuhkan keberadaan NKRI di Papua Barat, namun yang kami inginkan hanyalah  sebuah kebebasan dari penindasan, penjajahan dan kekerasan. Kami tidak pernah bangga menjadi orang Indonesia karena sejarah mebuktikan bahwa keberadaan NKRI di Papua hanya sebagai penjajah, penindas, pembunuh, perampas, pemerkosa dan pencuri sehingga orang Papua tidak akan pernah mengakui bahwa, Indonesia adalah bagian dari Bangsa Papua Barat, jangan penah bermimpi bahwa orang Papua bangga menjadi bagian dari Indonesia.
Keberadaan NKRI di Papua Ilegal menurut orang Papua karena landasan dan juga sejarah perjuangan Bangsa Indonesia dan Bangsa Papua sangat beda. Walaupun Bangsa Indonesia dan bangsa Papua pernah dijajah oleh satu Bangsa yang sama yaitu Belanda, tetapi kami tidak bisa melupakan sejarah perjuangan  masa lalu dimana Indonesia juga berjuang sendiri untuk merdeka dari belanda, demikian pula sebaliknya Bangsa Papua berjuang untuk melepaskan diri dari Belanda, dan juga dari Indonesia, dengan demikian sejarah perjuangan tetap bedah maka tidak bisa disamakan bahwa Papua Barat adalah bagian dari NKRI.  
Selain itu pada saat Proklamasi  Kemerdekaan Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia (NKRI) pada tanggal 17 Agustus 1945, tidak ada bangsa Papua Barat yang  ikut ambil bagian dan menyaksikan Proklamasi tersebut, apa lagi  ikut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Orang Papua dimasukan kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau menganeksasi Bangsa Papua Barat kedalam NKRI setelah 18 tahun kemudian, terhitung mulai tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan 1 Mei 1963. Berdasarkan Tri Komando Rakyat ( TRIKORA) pada tanggal 19 Desember 1961 di Alun-alun Utara Yogyakarta oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama yaitu, Ir. Soekarno demi kepentingan ekonomi di Papua, sehingga kami Rakyat Papua Barat tidak pernah mengakui kekuasaan NKRI di Papua Barat.
Selain itu dalam sejarah perjuangan Bangsa Indonesia, orang Papua tidak pernah berjuang bersama-sama bahkan tidak satupun Orang Papua yang menjadi anggota PPKI serta tidak pernah ada pada saat peristiwa-peristiwa penting atau dalam forum resmi dalam sejarah perjuangan Indonesia seperti Konggres Pemuda, Rapat-Rapat resmi PPKI serta Sumpah Pemuda.
Ini suara dan sikap Pemuda-pemudi Papua Barat dan  rakyat Papua Barat "Berdasarkan landasan Sejarah yang  diutarakan diatas kami  Pemuda Papua menyatakan sikap sebagai berikut :
1.  Kami memintah kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Papua segera hentikan kegiatan perayaan hari Sumpah Pemuda di Papua Barat karena itu merupakan pembohongan publik sebab tidak ada orang Papua Barat ikut telibat dalam Sumpa Pemuda tersebut pada  tanggal 28 Oktober 1928,
2.   Kami segenap Rakyat Bangsa Papua Barat dari Sorong sampai Merauke tidak pernah mengakui adanya Lembaga Masyarat Adat (LMA) Provinsi Papua karena keberadaan LMA merupakan buatan Kolonial untuk kepentingan penjajahan di Papua Barat, oleh sebab itu segera hentikan mengatas namakan Lembaga Masyarakat  Adat,
4.  Kami menghimbaukan kepada Rakyat Bangsa Papua Barat dari Sorong sampai Merauke untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan Sumpah Pemuda yang akan dilaksanakan pada tanggal tersebut,
5.  Sejarah mencatat bahwa perwakilan yang hadir pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam rangka Sumpah Pemuda hanya terdiri dari; Yong Java, Yong Sumatera, Yong Selebes, Yong Sulawesi, Yong Ambonia. Perlu diketahui bahwa, Yong Papua tidak ada dalam Dokumen Sejarah Indonesia,
6. Segera melakukan mobilisasi umum untuk menuntut hak penentuan nasip sendiri (Self Determination) bagi Rakyat Papua Barat, sesuai dengan perjajian New York Agreemant 15 Agustus 1962 Pasal 18 yang pernah ditanda tangani oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Nederland dimana dalam pasal tersebut menjamin setiap orang dewasa berhak memilih secara bebas yaitu satu orang satu suara (one man one vote).
 
Demikian sikap dan mosi tidak percaya Rakyat Papua Barat terhadap Sumpah Pemuda Republik Indonesia 28 Oktober 1928. Atas perhatian tak lupa kami haturkan berlimpah terima kasih. 
Sumber: Online

Sunday, October 26, 2014

Papua Barat: Sebuah Zona Larangan Pergi untuk Wartawan Asing

WEST PAPUA     12:15 PM   No comments
fotografer italia
Diplomasi Indonesia di luar negeri selama ini, mereka mau menjawab pertanyaan dunia bila itu terkait soal masalah keagamaan di Indonesia dan soal Papua. Selain dua hal itu, pemerintah tra mau jawab. Salah satu isu yang bikin pusing pejabat Indonesia itu adalah larangan pers asing datang ke Bumi Papua. Saat ini terkait penahanan dua wartawan Perancis bukti terbaru dari pemadaman Media oleh pemerintah Indonesia.

Seketika media dunia memandang Papua seperti daerah merah bagi siapa saja yang bepergian, bagaimana dengan mahluk hidup di bumi cenderawasih merasakannya? Sebut saja praktik kriminalisasi terhadap orang-orang adat yang membela hak-hak mereka dari hadirnya investasi yang diteken pemerintah.

Kehadiran jurnalis asing tidak hanya mengangkat masalah Papua, tapi kondisi negri ini patut diketahui mereka yang punya saham berupa perusahaan dari Negara luar, apakah kondusif atau tidak. Pemberitaan media sebagai tolak ukur disaat pemerintah pusat gencar menarik investor luar masuk menanam sahm khususnya Tanah Papua.

Ulasan ini sebagaimana gambaran akan pandangan kekinian soal begitu rawannya daerah Papua, seakan sudah menjadi darurat militer. Dan laporan yang diulas pada dua media internasional seperti theguardian dan Aljazeera, sebagai corong keadaan terkini dimana Papua menjadi sebuah zona larangan pergi untuk wartawan asing. Suatu pandangan yang tentunya membuat berbagai pihak terus meneriakan kebebasan demi Papua Barat.

Kasus Dua Wartawan Prancis
Berawal dari Theo Hesegem membawa orang asing pada motornya ketika sepasang perwira intelijen polisi berhenti di belakang dia dan memerintahkan dia untuk berhenti. Saat itu tengah hari di Wamena, sebuah kota kecil di dataran tinggi Papua Barat, wilayah paling timur Indonesia dan satu-satunya wartawan asing perlu izin khusus untuk mengunjungi.

“Mr. Theo, darimana kau datang? “Tanya petugas.
Hesegem, seorang aktivis hak asasi manusia, menjelaskan bahwa ia telah diminta oleh ketua Dewan Adat setempat, Areki Wanimbo untuk mengantarkan seorang wanita asing yang dia bawa. Hesegem bersama Valentine Bourrat dan Thomas Dandois usai dari kantor DAP. Ditanya apa saja yang telah dibicarakan mereka, Hesegem mengaku tra tau.

Beberapa jam kemudian, polisi muncul di hotel dimana WNA tinggal. Bourrat sudah berada di penginapan, sementara Dandois yang berada tak jauh dari itu, ia dicegat oleh petugas dalam perjalanan kembali usai bertemu Wanimbo.

Sejak ditangkap, Bourrat dan Dandois, wartawan yang sedang syuting film dokumenter tentang gerakan kemerdekaan Papua Barat untuk salah satu media televisi di eropa “Arte TV”, tetap dalam tahanan di kota utama wilayah itu yakni Jayapura. Wanimbo juga telah ditahan. Kebanyakan jurnalis kedapatan bekerja dengan visa turis di Indonesia dideportasi segera, tetapi dalam kasus ini pemerintah Indonesia di Papua mengatakan mereka akan menempuh jalur pengadilan. Baca juga: 16 NGO Dunia Sampaikan Kondisi West Papua di Sidang Dewan HAM PBB

Menurut Kepala kantor Imigrasi setempat (aljazeera.com, 22 September 2014), Garda Tampubolon, berharap kedua jurnalis akan menerima hukuman maksimal lima tahun penjara. Sementara juru bicara polda Papua mengumumkan bulan lalu bahwa Bourrat dan Dandois juga diduga bersekongkol dengan “kelompok garis keras” untuk mengacaukan Papua Barat, sehingga patut dihukum 20 tahun penjara, ujar pejabat polisi tersebut.

“Kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka,” kata Marc Dandois, saudara Thomas Dandois. Insiden ini hanya bukti terbaru dari pembungkaman media asing di Papua.

Paska Integrasi
Sejak Indonesia mengambil alih wilayah itu pada tahun 1963, pemerintah pusat telah membatasi akses wartawan, aktivis, peneliti, diplomat dan pekerja bantuan. Kondisi demikian mengakibatkan sulit mengetahui situasi Papua dari jauh. Tapi, provinsi ini dikenal karena gerakan kemerdekaan aktif, tahanan politik, yang sering dipenjara karena mengibarkan bendera separatis yang dilarang, pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan dan kemiskinan yang ekstrim dimana sebagian besar orang Papua hidup menderita diatas tanah air mereka yang kaya.

Sementara pemerintah mengatakan wartawan dapat melakukan perjalanan dengan bebas di beberapa bagian Papua Barat hanya sebatas wisatawan, namun bila wartawan yang ingin meliput isu-isu politik dan hak asasi manusia otomatis harus memiliki ijin masuk ke Papua.

Praktik Negara Indonesia yang membatasi misi jurnalisme ke Papua itu, telah dikutuk oleh PBB, pemerintah Barat dan organisasi hak asasi manusia. Dampaknya Indonesia menempati urutan 132 dari Reporters Without, World Press Freedom Index Borders. Penelitian secara spesifik menyebut Papua Barat daerah terlarang dimana hasil karya wartawan menjadi cacat akibat tekanan dan himpitan kebijakan pemerintah yang begitu kuat dan kejam.

Namun ada juga yang optimistis situasi akan segera berubah. Pada kampanye pada bulan Juni, Presiden Joko Widodo mengatakan tidak ada alasan untuk tutup akses ke Papua. Sebab, larangan semacam itu sudah dicabut diera sebelumnya.

Kesaksian Jurnalis Asing Tentang Larangan Pemerintah Indonesia
Terlebih lagi, sejak 2013, tiga wartawan Australia telah mendapatkan izin untuk memeriksa isu-isu kontroversial di sana. Namun, para wartawan masih terbatas dalam apa yang mungkin mereka lakukan dan pengalaman mereka tampaknya tidak mendapatkan hal yang sebenarnya.

Pada awal 2013, Michael Bachelard, koresponden The Sydney Morning Herald, diberikan izin untuk menulis tentang HIV/AIDS di Papua Barat. Ia kembali dengan uraian mengejutkan pada perdagangan anak Kristiani pesantren di Jawa. Tapi seorang agen intelijen diperintahkan untuk menemani Bachelard oleh komite clearing.

Beberapa bulan kemudian, Mark Davis, seorang jurnalis video dari Australia SBS Dateline, memproduksi sebuah film dokumenter di mana dia mencoba berulang kali berupaya menghindar dari pantauan intelejen untuk melihat apakah Papua Barat telah berubah. Orang-orang yang mengorganisir proses tersebut, Franzalbert Joku dan Nic Messet, yang sebelumnya mendukung kemerdekaan Papua Barat dan sekarang bekerja untuk pemerintah Indonesia. Joku dan Messet telah berdebat dengan Davis apakah wilayah tersebut benar-benar ditutup, dan rekayasa perjalanan adalah cara mereka membuktikan kepada wartawan bahwa itu bukan.

Davis telah menyebarkan sebuah video perjalanannya dimana terjadi perdebatan antara si wartawan tersebut dengan para sponsor misinya masuk Papua. Joku mengatakan kepada Davis dalam video tersebut yang dikutip dari aljazeera, Joku bilang wartawan tidak dilarang, tapi Anda pergi melalui saluran yang benar. Ayo, Franz, tidak ada yang berada di sini dalam 10 tahun, Davis menyela. Jadi saya sangat berterima kasih.

Baru-baru ini, Karlis Salna, seorang koresponden Australian Associated Press yang berbasis di Jakarta, menerima izin untuk memantau situasi keamanan di Papua. Tapi, untuk mendapatkan dokumen izin perlu upaya besar. Dia di ijinkan untuk beraktivitas selama dua tahun, tapi hal itu tak pernah dia dapat, akhirnya dia mengirim sms kepada jubir deplu RI dan mengatakan bahwa dia mengunjungi Papua Barat bahkan tanpa izin sehingga pemerintah harus bertanggungjawab bila dirinya tertangkap. Dan setelah ia tiba di Papua Barat, aparat keamanan menginterogasi semua orang yang diwawancarainya, katanya.

“Aku benar-benar mendapat kesan bahwa Kementerian Luar Negeri ingin kita untuk berada di sana tapi tentara tidak ijinkan,” kata Salna.

Kesan dari mereka diatas seolah-olah bahwa Papua semacam “gulag Rusia”. Penentang larangan itu dapat dibagi menjadi dua kubu. Mereka yang menekankan kebrutalan itu menekan dan mereka yang menekankan bahwa kelangkaan pelaporan memungkinkan rumor menyebar dan menghasilkan potret kondisi di wilayah itu yang umumnya lebih buruk daripada kenyataan.

Pada kelompok kedua adalah Calum Hyslop, mantan penasihat Partai Buruh Australia. Seorang pengamat yang telah lama rutin secara teratur memantau, ia mengatakan bahwa sementara pelanggaran dan ketidakadilan bertahan, kondisi di Papua Barat telah membaik sejak jatuhnya kediktatoran Suharto pada tahun 1998. Larangan itu, ia berpendapat, “feed siklus” di mana separatis mengarang cerita dari kekejaman dan aktivis asing menyebarkannya di media berdampak pada situasi Indonesia yang panas, katanya.

Eben Kirksey, penulis tentang gerakan kemerdekaan Papua, sepakat bahwa wilayah itu bisa menjadi tempat yang bagus untuk dikunjungi. Pada saat yang sama, katanya, orang terbunuh dan disiksa, dan itu tidak dilaporkan karena larangan wartawan. Pada bulan Juli, Kirksey mengatakan, seorang aktivis kemerdekaan bernama Tineke Rumkabu melarikan diri ke Australia setelah mendapatkan penyerangan misterius dan dia lolos dari penangkapan, katanya. Bulan itu, Kirksey menambahkan, polisi di sebuah pasar di Jayapura sewenang-wenang menahan dan memukuli sekelompok orang Papua, menewaskan sedikitnya salah satu dari mereka. Jika wartawan asing di luar sana, mereka orang-orang yang memiliki kekuatan, jaringan, pengetahuan, koneksi untuk mengekspos praktek-praktek ini.

Mengapa Jurnalis Asing dilarang?
Ketika ditekan untuk menjelaskan larangan itu, para pejabat Indonesia biasanya mengutip masalah keamanan. “Ada unsur-unsur di Papua yang tertarik untuk mendapatkan perhatian internasional dengan membawa kerugian bagi kepribadian internasional, termasuk wartawan,” kata Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa mengatakan kepada Australian Broadcasting Corp tahun lalu.

Tapi Andreas Harsono, seorang peneliti Human Rights Watch, mengatakan anggota pasukan keamanan cenderung melarang wartawan karena kekhawatiran bahwa wartawan akan mengekspos korupsi di wilayah itu. Salah satu kasus terbaru yaitu Labora Sitorus, seorang perwira polisi daerah Papua tingkat rendah dinyatakan bersalah pada Februari karena menjalankan operasi pembalakan liar. Sitorus diduga dikenal sebagai mesin ATM untuk perwira tinggi, bukti yang diajukan di persidangan terkait punya nilai transaksi $ 127.000.000.

“Ini kepentingan pribadi yang berdampak pada pembatasan tersebut,” kata Harsono. “Kenapa? Jika wartawan asing di luar sana, mereka orang-orang yang memiliki kekuatan, jaringan, pengetahuan, koneksi untuk mengekspos praktek-praktek ini. “
Bourrat dan Dandois bukan satu wartawan asing pertama yang menyelinap ke Papua Barat. Tapi tak satu pun sejak Oswald Iten dari Neue, sebuah harian Swiss Zurcher Zeitung, yang dipenjara selama 12 hari di Jayapura pada tahun 2000, telah ditahan selama seminggu sejak ditangkap. Alexandra Kogan, mitra Dandois mengatakan kepada sebuah majalah Perancis bahwa ia telah berpikir bahwa jika dia tertangkap, risiko terbesar akan deportasi. “Tidak ada yang berpikir bahwa 10 hari setelah ditangkap, dia akan tetap berada di sana.”

Jangan Bungkam Papua lewat suara media
Hesegem mengatakan ia melihat kemunafikan di larangan tersebut. Politisi Barat sering mengatakan Indonesia sebagai teladan demokrasi di Asia Tenggara dan dunia Muslim. Namun dia mengatakan aturan kuasi-otoriter membuat reputasi itu buruk. Jika Indonesia benar-benar demokrasi, katanya, maka biarkan wartawan ke Papua.

Wartawan Perancis menghadapi penjara karena melaporkan dari Indonesia. Dua wartawan Prancis yang ditahan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 6 Agustus harus diadili pada Senin (20 Oktober) terkait penyalahgunaan visa. Thomas Dandois dan Valentine Bourrat ditangkap saat syuting sebuah film dokumenter tentang gerakan separatis di Papua Barat untuk penyiar Franco-Jerman, Arte TV. Mereka menghadapi kemungkinan hukuman hingga lima tahun penjara karena pelanggaran hak-hak imigrasi ditambah denda £ 30.000.

Menurut Human Rights Watch (HRW), dikutip dari theguardian.com 17 Oktober 2014, keputusan untuk mengadili dua jurnalis tersebut mencerminkan kebijakan lama pemerintah Indonesia menghalangi liputan media independen di Papua Barat, dimana ekskalasi konflik lapisan bawah telah berlangsung selama beberapa dekade.

Wartawan asing perlu izin resmi khusus (IRK) untuk mengunjungi pulau ini, dimana pemerintah jarang menyetujui dan sering menunda pengolahan, menghambat pelaporan berita. Wartawan yang mendapatkan izin resmi yang selalu dikawal secara ketat demi mengontrol gerakan mereka dan akses ke pihak yang di wawancarai.

Phelim Kine, wakil direktur Asia HRW, mengatakan penangkapan wartawan asing oleh pemerintah Indonesia di Papua membuktikan bahwa kegiatan jurnalisme bagian dari kriminal. Pemerintah, menurutnya harus membatalkan tuntutan terhadap Dandois dan Bourrat sebagai langkah pertama menuju mengakhiri geb di media asing yang melaporkan Papua. Kebetulan, Dandois juga memegang paspor Inggris karena ibunya berasal dari Skotlandia. (HRW/Prancis 24&AFP/Telesur, theguardian.com dan america.aljazeera.com), Arkilaus Baho.

27 Oktober 2014, Dua Jurnalis Asal Perancis Resmi Bebas

WEST PAPUA     11:48 AM   No comments
JAYAPURA--- Dua jurnalis asal Perancis, Thomas Dandois (40) dan Valentine Bourrat (28), dalam sidang kemarin, Jumat (24/10/2014), telah divonis 2,5 bulan penjara, artinya akan bebas resmi pada, Senin 27 Oktober 2014 mendatang.
“Karena kedua terdakwa mendapatkan potongan masa tahanan, berarti hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 bisa pulang ke Paris lagi untuk bertemu dengan keluarga,” kata Ketu Majelis hakim, Martinus Bala, usai membacakan vonis. (Baca: Dua Jurnalis Asal Perancis Divonis 2,5 Bulan Penjara).

Menurut Martinus, kedua jurnalis hingga saat ini (kemarin) telah menjalani masa tahanan di Kantor Imigrasi Klas IA Jayapura, Papua, selama dua bulan, 12 hari, sejak ditangkap di Wamena, Papua, awal Agustus 2014. (Baca: Dua Jurnalis Asal Perancis Dituntut Empat Bulan Penjara).

Thomas Dandois, melalui seorang penerjemah dari Kedutaan Besar Peracis di Jakarta, mengungkapkan, ia ingin lebih cepat kembali ke Paris untuk bertemu dengan istri dan kedua anaknya. (Baca: Sidang Dua Jurnalis Perancis Hadirkan Saksi Ahli Dari Kemenlu).

“Saya ingin sekali bertemu keluarga saya secepatnya, kami berterima kasih untuk putusan yang telah dibacakan majelis hakim dalam sidang tadi,” katanya, kemarin.

Sedangkan Valentine Bourrat, dalam keterangan mengatakan, ia juga sudah ingin segera kembali ke Paris untuk bertemu dengan keluarganya. (Baca: Areki Wanimbo: Saya Larang Dua Jurnalis Untuk Naik ke Lanny Jaya).

“Kami menerima putusan ini karena ini kembali ke Paris secepatnya,” kata Valentine, yang juga putri dari seorang wartawan terkanal di Paris, Perancis, yang tewas beberapa tahun lalu.

Dalam putusan yang dibacakan tiga majelis hakim di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, Papua, keduanya dianggap terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). (Baca: PH: Pidana Bagi Dua Jurnalis Perancis Bentuk Kriminalisasi Kegiatan Jurnalistik).

“Kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya, dan menjatuhkan vonis dua bulan 15 hari kurungan penjara, dipotong sisa mata tahanan,” kata Hakim Ketua, Martinus Bala.

Keduanya juga dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2 ribu, denda Rp. 2 juta, dan subsider kurungan selama satu bulan. (Baca: Jadi Saksi Ahli, Yoseph Adi Prasetyo: Baru Pertama Kali di Indonesia Jurnalis Asing Dipidana).

Menurut Bala, aktivitas kedua terdakwa di Papua dianggap dapat membahayakan keamanan Negara, dan perburuk citra Indonesia di mata asing. (Baca: Dua Jurnalis Asal Perancis Mulai Disidang; Terancam 5 Tahun Penjara).


OKTOVIANUS POGAU/SUARAPAPUA.com

Friday, October 24, 2014

INDONESIA STOP KRIMINALISASI TERHADAP ADVOKAT HUKUM "GUSTAF KAWER"

WEST PAPUA     6:57 PM   No comments
Sungguh ironis dan sangat mengerikan, ketiga melihat pembungkaman ruang demokrasi, kriminalisasi terhadap terhadap aktivis HAM Gustaf Kawer, diskriminasi rasial, pambatasan terhadap hak sipil dan hak politik terus dibungkam di Papua Barat.

Kriminalisasi terhadap Gustaf Kawer oleh pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan aparat kepolisian menyusun skenario sedemikian rupah untuk menyebak Pembela HAM Gustaf Kawer di penjara. Sesungguhnya Gustaf Kawer tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti yang ditudukan oleh PTUN melalui surat pengaduan kepada kepolisian dareh Polda Papua.

Sebab Pada tanggal 12 Juni 2014, sekitar jam 10.30 WIT berlangsung sidang putusan perkara dengan Nomor : 39/G/2013/PTUN.JPR di pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Gustaf Kawer telah malakukan komunikasi dengan panitera atas nama Ade Rudianto, agar persidangan ditunda selama satu minggu, karena Gustaf Kawer juga harus mendampingi klien dalam persidangan lain, yang dilaksanakan pada waktu yang sama di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura. Karena Persidangan di PTUN tersebut mengagendakan pembuktian terdakwa, yang sangat menentukan pada keputusan, maka agenda persidangan tersebut wajib dihadiri oleh advokat, yang memberikan perhatian serius terhadap kliennya.

Namun permohonan penundaan persidangan tersebut ditolak lewat sms dengan alasan penggugat prinsipal sudah berada di dalam ruang sidang, maka Gustaf Kawer langsung datang ke pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, untuk meminta menghentikan pembacaan keputusan oleh majelis hakim. Gustaf Kawer merasa bahwa, tindakan majelis hakim tidak adil karena selama persidangan perkara tersebut pihak majelis hakim mengabulkan tiga kali permohonan penundaan persidangan yang diajukan oleh pihak tergugat melalui sms.

Saat Gustaf Kawer masuk ruang sidang, Majelis Hakim yang memimpin persidangan sedang membacakan putusan. Sambil berjalan ke arah majelis hakim, Gustaf Kawer meminta dengan tegas agar majelis hakim tidak melanjutkan pembacaan putusan dan menghargai permohonan penundaan sidang, seperti yang telah dilakukan terhadap permohonan pihak tergugat dalam agenda proses pembuktian. Hakim tetap melanjutkan persidangan dan memerintahkan Gustaf Kawer keluar meninggalkan ruang siding.

Pada hari Jumat, tanggal 22 Agustus 2014, sekitar jam 18.00 WIT kepolisian daerah Papua datang ke rumah pribadi Gustaf Kawer, mengantar surat panggilan polisi NO. Sp. Pgl / 668 / VIII / 2014 / Dit Reskrimum tertanggal 19 Agustus 2014. Gustaf Kawer dipanggil untuk pemeriksaan pada tanggal 25 Agustus 2014, jam 10.00 WIT, sehubungan dengan dugaan tindak pidana “Kejahatan Terhadap Penguasa Umum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 dan 212 KUHP. Atas protes Gustaf Kawer terhadap hakim yang memimpin sidang pada tanggal 12 Juni 2014 di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Surat panggilan dari POLDA Papua tertanggal 19 Agustus 2014, Gustaf Kawer tidak memenuhi panggilan tersebut, sebab pemanggilan tidak sesuai prosedur, karena penyidik POLDA Papua menyurati secara langsung dan tidak melalui lembaga Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), sebagaimana diatur dalam MoU antara Kepolisian Republik Indonesia dan perhimpunan Advokat di Indonesia tentang “Proses Penyidikan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Profesi Advokat”.

Jika melihat dari kronologis tersebut kita simpulkan bahwa, kriminalisasi terhadap Advokat hukum Gustaf Kawer adalah sebuah konspirasi PTUN dan kepolisian menyusun sebuah skenario membungkam penegakan hukum di Papua pada umumnya lebih khusus kriminalisasi terhadap Gustaf Kawer yang selama ini konsen mengadvokasi aktivis Papua merdeka dan rakyat sipil.

Kriminalisasi terhadap organisasi gerakan kriminalisasi terhadap advokat hukum atau aktivis HAM menadakan adalah salah satu upaya Negara membungkam kebebasan hak berexpresi bagi rakyat sipil di Papua Barat
Kriminalisasi teror intimindasi terhadap aktivis HAM di Papua bukan baru pertama kali terjadi namun, sering kali dan kerap dilakukan, ada beberapa pengacara seperti Olga Hamadi, ibu Anum Siregar dan advokat lainya juga seringkali mendapatkan terror melalui sms gelap intimidasi. Hal sama kini dialami oleh Gustaf Kawer, hal ini merupakan bentuk diskriminasi pembungkaman demokrasi dan kriminalisasi terhadap pembela HAM di Papua Barat.

Jika Gustaf Kawer kriminalisasi dengan alasan yang tidak jelas, oleh PTUN dan kepolisian, maka siapa lagi yang akan menegakan hukum bembela kedialn di Papua ? Apabila Gustaf Kawer ditangkap dan di penjarakan tidak ada lagi pengacara yang berani mengadvokasi rakyat sipil dan aktivis Papua sama seperti Gustaf Kawer dalam proses hukum.
Pada hal ketidakadilan penagkapan sewenag-wenag dengan stikma Kriminal, Makar, GPK, OPM separatis terus terjadi di Papua. Realita penegakan hukum di negeri ini tajam ke bawa tumbul ke atas, hukum bisa dibeli dengan rupiah, yang lemah dihukum seberat-beratnya, yang kuat kebal dengan hukum dan yang benar dapat disalahkan yang salah dapat dibenarkan ironis bukan….!!

Masih adakah keadilan, kebenaran, kebebasan berexpresi, penegakan hukum dan ruang demokrasi di negeri ini ? jika tidak, apa artinya disebutkan Negara demokrasi dan Negara hukum, pada kenyataanya lembaga penegag hukum dan intitusi Negara terus kriminalisasi terhadap aktivis HAM dan membungkam hak demokrasi serta hak berexpresi di bumi cendrawasih.

Apakh kita harus diam tunduk dibawa kaki penguasa ? Jika kita diam dan bisu maka siapakah yang akan membela kebenaran di negeri ini ? Gustaf Kawer satu-satu pengacara Papua yang berani dengan menaggung berbagai resoko membela Rakyat sipil dan aktivis Papua saat ini dikiring ke pores hukum untuk membatasi ruang gerak advokasi terhadap rakyat sipil, Kita harus diam terlena dalam irama penindasan.

Oleh karena solidaritas dukungan penuh dari Bapa Ibu, saudara/i Pimpinan Gereja pimpinan organisasi pos moral, organisasi gerakan, gerakan mahasiswa, masyarakat adat, Aktivis HAM, Aktivis Papua Merdeka, gerakan perempuan dan seluruh komponen rakyat Papua Barat dari Sorong sampai merauke, sagat dibutuhkan oleh Gustaf Kawer untuk mendesak PTUN cabut surat pengaduan ke polda papua dan mendesak Polda Papua hentikan surat pemanggilan, serta penyelidikan terhadap Gustaf Kawer.

Demikian Seruan umum Atas perhatian dan partisifasi dari bapa Ibu saudara/i sekalian tak lupa kami haturkan berlimpah terima kasih Tuhan yesus memberkati kita semua di Tanah Papua. (
Ones Nesta Suhuniap)
SUMBER:ONLINE

Monday, October 20, 2014

Ini Kronologi Pertikaian Mahasiswa Papua & Warga Kampung Tataaran, Tondano-Sulut.

WEST PAPUA     5:48 AM   No comments
Mahasiswa Papua Berkumpul di Asrama Kamasan 5 Papua, Kota Manado
Doc: Pribadi
Tondano-Sulut. Pada tanggal, 18 Oktober 2014 pukul 18.00 Wita, ada beberapa mahasiswa asal Papua melaksanakan acara syukuran sesuai tradisi masyarakat Papua dengan cara bakar batu, kemudian usai kegiatan syukuran minum-minum keras (miras) untuk refresing bersama.

Kemudian pada 19 Oktober 2014 pukul 03.00 Wita, mahasiswa Papua yang sudah terpengaruh miras, turun ke pertigaan Kel. Tataaran II dan membuat keributan, karena keadaan terganggu kondisi miras. Kemudian menyerang warga masyarakat Kelurahan Tataaran, sehingga mengakibatkan munculnya korban antara lain: 1).Jon Moningka dan Viki Rambing terkena lemparan batu dibagian kepala. 2). Meidy Semampo (mahasiswa asal Sangihe), luka parang di bagian kepala.

Dengan adanya korban dari masyarakat Kelurahan Tataaran II tersebut, menyebabkan warga Kel. Tataaran II melakukan aksi balas dendam terhadap mahasiswa Papua sehingga mengakibatkan 1 orang korban mahasiswa asal Papua tewas atas nama Fetius Tabuni, (20 tahun, suku Dani, Kab. Lanijaya, Propinsi papua, mahasiswa Politeknik.

Pada pukul 04.00 Wita, mahasiswa asal Papua bersatu dan menyerang kembali masyarakat Kelurahan Tataaran II dengan menggunakan batu karena merasa kecewa atas jatuhnya korban teman-teman mereka.  Serangan itu yang mengakibatkan, beberapa rumah, kios, dan kendaraan yang diparkir warga Kelurahan Tataran II mengalami kerusakan, serta membongkar dan mengambil barang-barang yang ada di dalam kios dan membakar kayu, serta barang lain di pertigaan Jalan Tataaran Vatar.

Pada pukul 05.30 Wita, Kapolres dan Dandim 1302/Minahasa langsung berada di TKP dan menenangkan masyarakat serta mahasiswa asal Papua. Situasi di lokasi kejadian ini saat ini relatif kondusif dengan penjagaan aparat keamanan.

Sementara itu, pada 19 Oktober 2014, pukul 10.00 s.d 10.30 Wita, di aula komplek asrama mahasiswa Papua, Kel. Tataaran, Kecamatan Tondano Selatan, Kab. Minahasa, telah berlangsung pertemuan antara Rektor Unima Tondano (Prof. Dr. Ph. ÈA. Tuerah, MSi, DEA), Kapolres Minahasa (AKBP Ronald Rumondor), Dandim 1302 Minahasa (Letkol Teguh Hery Susanto), dengan mahasiswa Papua yang dihadiri sekitar 150 orang mahasiswa Papua.

Dalam pertemuan tersebut, Rektor Unima intinya menyampaikan agar mahasiswa tidak lagi melakukan tindakan anarkis dan untuk kegiatan yang bersifat tradisi maupun syukuran agar tidak menyediakan minuman keras.

Selain itu, persoalan perkelahian tersebut agar sepenuhnya diserahkan kepada pihak aparat kepolisian, dan bila penyampaian tersebut dilanggar, maka pihak Unima akan mengambil tindakan tegas dengar mengeluarkan mahasiswa tersebut.

Data yang dihimpun, suarawiyaimana.blogspot.com; beberapa mahasiswa papua yang dapat luka-luka sementara dilarikan ke - RSUD Malalayang, Manado untuk mendapatkan perawatan.

Mahasiswa asal papua dari Tondano, Tomohon dan Manado dikumul kemarin sore, jam 4 sampai selesai  di Asrama kamasan 5 di Manado, dibawa payung Ikatan Mahasiswa Indonesia Papua (IMIPA) untuk menceritakan kejadian sebelumnya, di Tondano. Dan saat ini, mahasiswa asal papua berada di Honai Laki-laki, dan belum pastikan keadaan teman-teman lain yang masih tinggal di Tondano.

“Kami hanya inginkan perdamaian, semuanya kami serahkan ke pihak berwajib. Tidak ada yang mau ini semua terjadi, kami hanya ingin ada perdamaian untuk semua,” ujar ujar salah satu mahasiswa papua Ketua Ikatan Mahasiswa Indonesia Papua (IMIPA) cabang Tondano, saat dijelaskan kepada media ini, melalui via selulernya dari Unima Tondano, kepada pengelola media ini.
“Diharapkan kepada semua pihak, baik warga tataaran, Tondano maupun kami mahasiswa asal papua jangan terpancing dengan isu-isu yang kurang membangun sesama warga, sehingga proses penyelesaikan akan diselesaikan melalui proses hukum,” harapnya. (Awimee G /SW)
sumber:suarawiyaimana.blogspot.com;

Sunday, October 19, 2014

MAHASISWA PAPUA MENADO TAKUT DAN TRAUMA, RENCANA SEMUA PULANG PAPUA

WEST PAPUA     10:09 AM   2 comments

MANADO—Mahasiswa dan mahasiswi Papua yang berada kota MENADO, yang berstudy merantau di Tanah Sulawesi Utara, berada dalam keadaan yang tidak aman takut dan mengalami trauna karena atas kejadian yang menimpa mahasiswa Papua dua orang meninggal dan empat orang luka berat dan beberapa lainnya luka ringan. Informasi ini di kabarkan memalui dunia maya ke madia online ini. Pada malam ini situasi di Menado dalam keadaan darurat.

Saat ini kota study menado dalam keadaan darurat akibat terjadi suatu pertikaian antara mahasiswa Papua dengan orang asli menado (tondano) yang kejadiannya terjadi tadi malam di tondano yang menewaskan Dua orang mahasiswa Papua asal wamena sehingga saat ini seluruh mahasiswa Papua dengan Tni-Polri sedang bahas masalah tersebut.

Namun isu yang sudah beredar di kalangan mahasiswa bawah seluruh mahasiswa Papua yang ada di kota study Menado rencananya akan di pulangkan ke Papua apakah hal tersebut benar akan terjadi tunggu info selanjutnya.

Kemudian media online majalahselangkah.com, bahwa Petius meninggal di tempat dengan luka di sekujur tubuh. Diketahui, ia kuliah di Politeknik Negeri Manado.Sementara itu ada 5 orang Papua lainnya luka-luka dan dirujuk ke rumah sakit terdekat.

"Saat ini, keadaan kami di Manado tidak aman sekali. Kami bahkan takut keluar dari asrama," jelas seorang mahasiswa dari Manado kepada majalahselangkah.com siang ini.
Kejadian bermula ketika mahasiswa Unima asal Papua Sabtu malam (18/10/2014) menggelar acara pesta syukuran wisuda di Asrama Mahasiswa di Kelurahan Tataaran Patar Minahasa.

Korban dikabarkan dalam kondisi mabuk, ke luar. Kira-kira pukul 03.00 subuh, ia menelpon kakak dan teman-temannya bahwa ia diserang. Ketika sekitar 5 orang temannya datang ke tempat kejadian, korban sudah terlentang tak bernyawa.
Belum sempat mereka memarkir motor, mereka diserang orang-orang yang telah diaga di sekitar. Kelima orang itu yang mengalami luka-luka. 
Seorang dari lima orang itu, yang telah menyelesaikan S2 dikabarkan meninggal dari rumah sakit.Dikabarkan, puluhan mahasiswa Papua di Tondano sedang terjebak di kos dan di tempat tinggal mereka. Mereka tak berani ke luar, bahkan dengan mobil sewaan. Karena di sana, ada informasi beredar, para pelaku masih siaga mencari orang Papua untuk dibunuh juga.

Menurut Tribun Menado, bahwa Kejadian bentrokan di Tataaran Minahasa ini bermula ketika mahasiswa Unima asal Papua Sabtu malam (18/10/2014) menggelar acara pesta syukuran wisuda di Asrama Mahasiswa di Kelurahan Tataaran Patar Minahasa. Mahasiswa yang menghadiri syukuran bukan hanya mahasiswa Unima asal Papua tapi juga ada teman-teman mereka yang lain termasuk mahasiswa dari Politeknik Manado.
Usai syukuran, sekitar pukul 3 pagi, Minggu (19/10/2014), sejumlah mahasiswa yang sudah dipengaruhi minuman keras saat melintas di kawasan pertokoan Tataaran kemudian mengacau dan melempari kios-kios yang ada dengan batu, mengakibatkan kaca pecah berserakan.
Tak terima dengan perlakuan mahasiwa ini, warga kemudian keluar rumah dan melakukan perlawanan. Bentrokan pun tak bisa dihindari.
Informasi sementara yang dihimpun dari Wartawan Tribun Manado di lokasi kejadian, akibat bentrokan ini satu mahasiwa asal Politeknik Negeri Manado meregang nyawa, dan sejumlah mahasiwa dan warga luka-luka (UN/Online)

Sumber: Online

Mahasiswa Papua di Tondano Jadi Korban Bacok: 2 Meninggal, 4 Luka-Luka

WEST PAPUA     8:24 AM   3 comments

Ini Korban atas nama: Petius Tabuni 
Mahasiswa Papua, asal Tolikara
 di Tondano, Sulut
Doc: Pribadi
Manado, MAJALAH SELANGKAH -- Seorang mahasiswa Papua, Petius Tabuni, meninggal karena dibunuh har ini, Minggu (19/10/14) di kota Tondano, Manado, Sulawesi Utara, pukul 03.00 subuh. Pelaku pembunuhan tidak diketahui.

Petius meninggal di tempat dengan luka di sekujur tubuh. Diketahui, ia kuliah di Politeknik Negeri Manado.

Sementara itu ada 5 orang Papua lainnya luka-luka dan  dirujuk ke rumah sakit terdekat.

"Saat ini, keadaan kami di Manado tidak aman sekali. Kami bahkan takut keluar dari asrama," jelas seorang mahasiswa dari Manado kepada majalahselangkah.com siang ini.

Kejadian bermula ketika mahasiswa Unima asal Papua Sabtu malam (18/10/2014) menggelar acara pesta syukuran wisuda di Asrama Mahasiswa di Kelurahan Tataaran Patar Minahasa.

Korban dikabarkan dalam kondisi mabuk, ke luar. Kira-kira pukul 03.00 subuh, ia menelpon kakak dan teman-temannya bahwa ia diserang. Ketika sekitar 5 orang temannya datang ke tempat kejadian, korban sudah terlentang tak bernyawa.

Belum sempat mereka memarkir motor, mereka diserang orang-orang yang telah diaga di sekitar. Kelima orang itu yang mengalami luka-luka.

Seorang dari lima orang itu, yang telah menyelesaikan S2 dikabarkan meninggal dari rumah sakit.

Dikabarkan, puluhan mahasiswa Papua di Tondano sedang terjebak di kos dan di tempat tinggal mereka. Mereka tak berani ke luar, bahkan dengan mobil sewaan. Karena di sana, ada informasi beredar, para pelaku masih siaga mencari orang Papua untuk dibunuh juga. (BT/014/MS)
majalahselangkah.com

comments

Google+ Followers

Translate

Followers

NEWS

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...